Pemerintah harus mengupayakan pengetatan fiskal secara ekstra, guna menekan belanja dan mendorong penerimaan, karena defisit anggaran tahun 2014 berpotensi mencapai 4,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, upaya ekstra ini dianggap hanya menggunakan jalan pintas dan bersifat sementara.

“Kelihatannya pemerintah masih mengambil jalan pintas. Sebetulnya bukan hanya perubahan kurs, tapi juga penerimaan perpajakan juga mengalami koreksi. Jadi tidak match, ada perubahan di kurs, namun juga ada faktor penerimaan negara yang tidak bisa lagi mengimbangi biaya pembelajaan negara nasional,” jelas Wakil Ketua Komisi XI Andi Rahmat.

Hal itu ia sampaikan di sela-sela rapat antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana membahas RAPBN-Perubahan 2014, di Gedung Nusantara I, Senin (9/06).

Politisi PKS ini juga menilai, koreksi terbesar itu ada di perubahan kurs rupiah. Pasalnya, kurs rupiah memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun, subsidi BBM juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kalau bicara soal keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita, APBN-P sedang mengalami banyak tekanan, karena banyak pengaruh eksternal. Selain kurs, meningkatnya subsidi BBM, dimana sebagian besar disubsidi oleh pemerintah, tidak bisa dikendalikan lagi,” tambah Andi.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan ini menambahkan, belum ada modus yang lebih solid dan penyelesaian yang lebih komprehensif terhadap problem kebijakan energi.

“Muncul ide hanya untuk sementara, walaupun ide individual secara akademik itu cukup kuat. Tapi sifatnya karena parsial, jadi hanya menyelesaikan persoalan energi secara parsial saja,” imbuh Andi.

Hal lain yang harus menjadi perhatian juga adalah soal energi listrik. Subsidi kepada PLN meningkat hingga mencapai Rp 130 triliun. Bahkan, angka itu akan meningkat terus sampai 2018.

“Kita juga mau tidak mau impor listrik, karena program listrik kita gagal. 10 ribu megawatt tahap pertama cuma tercapai 6 ribu megawatt. Kita memang punya masalah dengan upaya untuk meningkatkan rasio elektrofikasi kita mencapai 70-80%. Pada saat yang sama, kita juga punya masalah dengan ketersediaan sumber energi. Ini menimbulkan ke angka belanja negara, ini yang harus dihadapi oleh pemerintahan yang baru,” tambah Andi.

Sebelumnya, Menkeu Chatib Basri mengatakan defisit anggaran bisa mencapai 4,96 persen dari (target APBN) 1,69 persen, kalau tidak ada upaya keras dari pemerintah. Pelebaran defisit anggaran tersebut salah satunya adalah akibat penerimaan pajak yang tidak akan mencapai target, karena adanya revisi pertumbuhan ekonomi serta pelemahan harga komoditas tambang. 

“Defisit meningkat, setiap pelemahan rupiah Rp100, menjadi Rp3 triliun-Rp4 triliun. Karena asumsi meningkat dari Rp10.500 ke Rp11.700, berarti ada selisih Rp1.200 yang dikalikan Rp3 triliun-Rp4 triliun, maka beban defisit Rp48 triliun,” jelas Chatib. 

Menurut Chatib, apabila tidak ada upaya untuk menahan pelebaran defisit anggaran, maka penerimaan pajak akan hilang Rp110 triliun, belanja subsidi meningkat hingga Rp348 triliun dan pembayaran bunga utang mencapai Rp14 triliun. Untuk itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya ekstra, agar defisit anggaran tidak makin melebar dan terjaga dalam kisaran 2,5 persen terhadap PDB, sesuai dengan target yang diusulkan dalam RAPBN-Perubahan 2014. (sf,zah)/foto:odjie/parle/iw.